Mata Pencaharian Sirna Akibat Reklamasi 2024
Mata Pencaharian Sirna Akibat Reklamasi 2024
Mata pencaharian utama nelayan tradisional Surabaya terancam lenyap akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land( SWL) diklaim jadi proyek strategis nasional( PSN) yang dibentuk oleh PT Granting Jaya.
Proyek reklamasi ini bertujuan buat memperluas zona tepi laut serta meningkatkan infrastruktur semacam kawasan bisnis, perumahan, serta sarana publik di selama tepi laut Surabaya.
Walaupun Operator telah melaksanakan sosialisasi Juli 2024 kemudian, tetapi proyek ini tidak lepas dari polemik serta penolakan, paling utama dari komunitas nelayan setempat.
Pimpinan DPW KNTI Jawa Timur Misbahul Munir menarangkan, penolakan dicoba nelayan sebab ancaman akibat kehancuran area yang terjalin meliputi sedimentasi, rusaknya daerah mangrove, sampai berpindahnya sumberdaya ikan yang sepanjang jadi sumber rejeki nelayan kecil serta tradisional di Kota Surabaya.
“ Dikala ini nelayan Kota Surabaya telah susah menangkap ikan sebab sumberdaya ikan telah menurun, jika ditambah terdapatnya proyek reklamasi ini, area rusak serta ikan- ikan pula hendak menghindar, dampaknya nelayan kecil tambah tidak terdapat hasil buat keluarga mereka.” Jelas ia dalam penjelasan tertulis, Rabu( 7/ 8/ 2024).
Pengalaman dari sedimentasi yang sempat terjalin di daerah Kenjeran serta pesisir Surabaya yang lain, menimbulkan nelayan kesusahan buat keluar masuk buat melaut dan menimbulkan perairan tambah keruh.
“ Akibat dari reklamasi ini jelas sekali hendak menimbulkan nelayan kehabisan pekerjaannya, tidak cuma nelayannya, tetapi wanita pesisir yang menjabat selaku pencari serta pengupas kerang.” Lanjut Munir.
Munir pula menegaskan kalau bila reklamasi senantiasa dicoba, hingga ekosistem laut tempat ikan serta biota lain terletak hendak rusak, serta tidak terdapat yang dapat nelayan tangkap lagi. Perihal ini hendak berakibat sungguh- sungguh pada sosial ekonomi nelayan, wanita nelayan apalagi hingga ke keberlanjutan sekolah kanak- kanak nelayan.
“ Posisi perairan Kota Surabaya terletak di selat madura, bila reklamasi senantiasa dicoba, hingga hendak mengusik jalan migrasi ikan yang lewat selat madura. Oleh krena itu tidak cuma nelayan kecil di kota Surabaya saja yang hendak terdampak, tetapi secara luas bisa pula berakibat pada keadaan sumberdaya ikan di kota ataupun kabupaten orang sebelah,”
tegas Munir.
Di sisi lain, proses perencanaan proyek ini pula tidak mengaitkan pemerintah wilayah serta nelayan lokal yang terdampak, sehingga telah salah dari langkah dini.
“ Oleh sebab itu, kami menolak proyek ini demi berlangsungnya kehidupan warga nelayan kecil serta tradisional di pesisir Kota Surabaya” Pungkas Munir.
KKP Tutup Proyek Reklamasi Ilegal di Batam
Lebih dahulu, Departemen Kelautan serta Perikanan( KKP) menutup proyek reklamasi tidak berizin di Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, lahan ini bakal dibentuk kawasan pemukiman serta penunjang yang lain.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan( PSDKP), Adin Nurawaluddin, menerangkan jika lahan reklamasi ini terdaftar atas PT Ia. Tetapi, proyeknya ini tidak mengantongi izin, sehingga penerapannya ilegal.
” Hasil sidak kami bersama Pimpinan Komisi IV, Ditjen PKRL serta Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, sudah ditemui dugaan aktivitas pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, sampai peluluhlantahkan ekosistem mangrove,” ungkap Adin dalam keterangannya, Senin( 10/ 7/ 2023).
Adin menyebut, lebih dahulu, Polisi Spesial Pengawasan Daerah Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil( Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Batam sudah mensinyalir terdapatnya peluluhlantahkan ekosistem mangrove akibat proyek reklamasi yang berjalan pada posisi tersebut.
Dugaan ini setelah itu diverifikasi lewat pengecekan citra satelit serta potret via hawa, kalau memanglah benar teridentifikasi terdapatnya pergantian perairan serta ekosistem mangrove pada posisi lahan reklamasi.
” Mengacu pada UU Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil, aksi yang dicoba PT. Ia bisa dikategorikan pelanggaran pidana. Buat itu, hendak kami hendak jalani proses hukum lebih lanjut cocok ketentuan yg berlaku,” tegas Adin.
Bersumber pada Pasal 73 ayat( 1) huruf b, Undang- Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolan Daerah Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin serta peluluhlantahkan mangrove bisa dikenakan pidana penjara sangat pendek 2 tahun serta sangat lama 10
tahun, pula pidana denda sangat sedikit 2 miliyar rupiah serta sangat banyak 10 miliyar rupiah.
Sedangkan itu, buat kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT. Ia dihentikan dengan dicoba Pemasangan Garis Polsus serta Papan Penutupan Posisi oleh Polsus PWP3K pada Kamis( 6/ 7/ 2023).
Tidak hanya proses pengecekan buat dugaan pelanggaran pidana, aktivitas reklamasi yang dicoba oleh PT. Ia pula diprediksi sudah penuhi kriteria pelanggaran administratif.
” Terpaut pelanggaran reklamasi serta ruang laut tubuh jalur yang telah eksisting, hendak dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, serta Permen KP 31 tahun 2021 yang mengendalikan sanksi Administratif”, ungkap Adin.
Adin menuturkan kalau usai penyegelan, KKP hendak melaksanakan pengecekan terhadap Penanggungjawab PT. Ia buat dicoba pengecekan lebih lanjut.
Tindak tegas yang dicoba ini ialah bentuk komitmen Menteri Kelautan serta Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam mengimplementasikan 5 program prioritas Ekonomi Biru, spesialnya pengelolaan daerah pesisir serta pulau- pulau kecil buat melindungi sumber energi ikan serta lingkungannya.